pertahanan nasional

ETAHANAN NASIONAL

LATAR BELAKANG

Sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis.

Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksitensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.

POKOK-POKOK PIKIRAN

1. Manusia Berbudaya

Manusia dikatakan mahluk sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan ketrampilan, senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya, berupaya memenuhi baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu manusia berbudaya akan selalu mengadakan hubungan-hubungan dengan: Agama, Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Seni/Budaya, IPTEK, dan Hankam.

2. Tujuan Nasional Falsafah Bangsa dan Idiologi Negara

Tujuan nasional menjadi pokok pikiran ketahanan nasional karena sesuatu organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi yang siap menghadapi

PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wasantara.

Kesejahteraan = Kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani.

Keamanan = Kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

HAKEKAT KETAHANAN NASIONAL DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia = Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.

2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia = Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Kesejahteraan dan keamanan

2. Komprehensif Integral (Menyeluruh Terpadu)

3. Mawas kedalam dan keluar

4. Kekeluargaan

SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Mandiri = Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan

2. Dinamis = Berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategis.

3. Wibawa = Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.

4. Konsultasi dan Kerjasama = Sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERNEGARA

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangan komplek.

Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu:

1. Aspek alamiah (Statis)

a. Geografi b. Kependudukan c. Sumber kekayaan alam

2. Aspek sosial (Dinamis)

a. Ideologi

b. Politik

c. Ekonomi

d. Sosial budaya

e. Ketahanan keamanan

demokrasi pssi

Piala AFF telah berakhir, pesta kini telah usai. Menang sebanyak 6 kali sepanjang turnamen dan hanya kalah sekali tetap saja membuat sepakbola negeri ini gagal menjadi Juara. Namun masyarakat tetap bangga terhadap mereka, perjuangan mereka selama 90 menit yang terus berjuang spartan dan tak pernah menyerah dan tak mau kalah benar-benar membuat kita terhibur dan terharu. Akan tetapi bagi dunia persepakbolaan nasional, perjalanan Timnas tetap belum beranjak, bahkan kita hanya sekedar berjalan ditempat, tertinggal satu, dua langkah dari Malaysia.

Seluruh bangsa ini memang memberi selamat kepada para pemain, sepakbola telah menyatukan kita semua sepanjang turnamen, mempersempit jarak antara kaum minoritas dan mayoritas, dimana seorang Presiden bisa sama gembiranya dengan pedagang asongan yang berjualan di dalam stadion ketika Para pemain mencetak gol. Hampir sepanjang hari di bulan ini, sepakbola menjadi headline berita dimana-mana, ini merupakan  bukti bahwa bangsa ini haus akan sosok yang dapat dijadikan panutan. Negeri ini rindu orang-orang seperti mereka, yang memang benar-benar berjuang dari bawah dan membela panji merah putih di pentas dunia.

Kebanyakan pemain Timnas kita  juga berasal dari keluarga yang mempunyai kondisi ekonomi yang rendah, bahkan Zulkifli Syukur pun sampai harus menjadi tukang cuci piring untuk membeli sepasang sepatu bola kala kecil dulu. Cerita miris tersebut bukan hanya dialami oleh Zulkifli Syukur tapi dialami juga oleh rata-rata kebanyakan dari pemain timnas yang memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tekad mereka sungguh mulia dan memang sudah dipupuk sejak mereka masih kanak-kanak untuk dapat membela nama bangsa dengan mengenakan lambang Garuda di dada serta berjuang mati-matian demi kebesaran bangsa ini.

Mereka adalah salah satu pahlawan rakyat yang sebenarnya, memulai karir dari bawah dan benar-benar berjuang untuk bangsa ini, bukan seperti Wakil Rakyat yang katanya pilihan rakyat tapi jarang berjuang untuk rakyat bahkan terkadang keputusannya menyengsarakan rakyat. Negeri ini butuh teladan dan anak-anak muda kita perlu contoh konkrit atas kehadiran sosok teladan. Negeri ini sudah kacau, televisi sudah terlalu banyak menampilkan tayangan yang jauh dari mendidik, Sinetron terlalu banyak menampilkan sisi negatif, berita pun terlalu sering menampakan sisi buruknya negeri ini, rakyat kita ini sebenarnya sudah muak dengan busuknya sistem hukum dan pemerintahan yang ada di negeri ini dan permainan para timnas kemarin benar-benar bisa memberikan satu tontonan yang positif bagi generasi penerus.

Tugas para pahlawan kita ini sungguh berat, menjadi pasukan terdepan di dalam lapangan yang harus selalu siap menghadapi lawan seperti apapun walau terkadang harus dimulai dengan senjata seadanya namun mereka tetap dituntut harus berbuat maksimal. Beban yang harus mereka pikul pada pertandingan kemarin begitu besar, seluruh harapan 100 juta rakyat indonesia ada dipundak mereka, tapi hebatnya mereka tetap bisa tampil spartan dan patriotik. Bandingkan dengan kita, yang terkadang dituntut untuk bisa membahagaikan orang tuanya saja sudah menjadi beban yang begitu besar dan terkadang sulit dilaksanakan, apalagi para pemain Timnas di lapangan. Wajar jika akhirnya kita memberikan apresiasi besar terhadap mereka walau kemarin kita gagal juara, bahkan harian “Straits Times” hari ini menuliskan “common Sense Wins The Day At Suzuki Cup Final.” ini membuktikan Timnas telah memenangkan hati seratus juta rakyat yang telah melihat perjuangan mereka kemarin.

Timnas telah membakar kembali semangat nasionalisme kita, jika mereka bisa, kitapun mampu berbuat banyak untuk membangun kebesaran bangsa ini dengan keahlian kita masing-masing. Masyarakat punya sesuatu yang dapat dibanggakan kini, rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air pernah mendadak muncul lagi ketika Indonesia kedatangan Presiden Amerika yaitu Barack Obama, hanya dengan berucap “Apa Kabar dan Bakso” saja seluruh penonton yang hadir pada saat acara pidato umumnya di UI sontak bertepuk tangan dan kagum kembali terhadap bangsa ini karena ada orang luar yang begitu perduli terhadap budaya dan bangsa ini. Rakyat kita ini sebenarnya sudah kalut dan galau bahkan cenderung frustasi, budaya yang kita miliki banyak, tapi tidak banyak di antara masyarakat yang perduli dengan budaya sendiri, keperdulian justru baru muncul ketika budaya kita sudah diklaim satu-satu oleh negara lain.

Inilah PSSI

Pujian terhadap Timnas tidak menular kepada PSSI, masyarakat yang tadinya tidak mengerti sepakbola akhirnya tahu kenapa para suporter begitu membenci NH. Kita semua kini punya musuh yang sama, sepakbola adalah alat perjuangan bagi mereka yang menginginkan perubahan bukan untuk kepentingan golongan. Keadaan sekarang memang berbanding terbalik dengan sejarah awal pembentukan PSSI, sepak bola pada waktu itu digunakan sebagai salah satu senjata untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia dan mengusir penjajah Belanda keluar meninggalkan Indonesia oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo, yang lulus di Jerman dan kembali ke Indonesia pada 1928.

Namun kini sepakbola adalah kendaraan politik yang nyaman bagi elit politikus. Sepakbola kita sebenarnya rusak sejak lama namun kehadiran NH di PSSI  pun hanya semakin menambah runyamnya keadaan sepakbola nasional. Organisasi ini rusak secara sistemik dan bukan cuma karena NH dkk. Pengda dan Pengcab adalah sumber kebobrokan yang terpelihara, Klub-klub plat merah adalah proyek kelas kakap politikus daerah, saya tidak pernah habis pikir bagaimana seorang Ketua Umum klub plat merah yang saya sebut sebagai klub sangat-sangat amatir ini selalu dipegang oleh seorang kepala daerah atau orang Pemda dan bukan dari lingkup profesional ??  Rata-rata dari mereka menggunakan klub untuk mengeruk keuntungan dari APBD dan loyalitas suporter. Jikalau prestasi klub mengkilat mereka berharap perjuangan mereka terbalaskan pada pilkada di musim mendatang oleh sebab adanya dukungan spartan dari kaum suporter.

Benar kata Bung Karno “Perjuangan kita belum berakhir, Perjuangan yang lebih sulit adalah melawan bangsa sendiri.” Suporter kita sendiri lebih sibuk musuhan dengan suporter lain dibandingkan dengan menggalang kekuatan untuk meruntuhkan kerajaan NH dkk agar sepakbola kita lebih baik.  Mental pejabat adalah mental rusak yang sewaktu-waktu bisa membius suporter dengan buaian janji-janji mereka kepada klub yang mereka bela, maka untuk apalagi kita mempertahankan mereka untuk duduk didalam klub. Kongres PSSI yang akan berlangsung di awal tahun saya yakin tidak akan banyak mendatangkan perubahan, klub-klub yang punya suara seakan sudah nyaman dengan kue APBD yang mereka dapatkan setiap tahun. Melihat tingkah hancurnya sepakbola nasional secara perlahan ini tidak ubahnya ketika saya eneg melihat sistem yang sudah bobrok dikepolisian, dari bawah sudah rusak apalagi yang diatas.  Saling menutupi dan melempar kesalahan adalah sikap yang selalu muncul ketika orang sedang dalam keadaan terdesak, itu merupakan jurus difensif yang sudah biasa kita lihat. Maka tidak heran NH bisa berucap macam-macam dengan bebasnya ketika kita kembali gagal meraih piala disetiap turnamen yang di ikuti.

Bangsa Yahudi menguasai dunia dengan teknologi salah satunya lewat stasiun televisi, berita diseluruh dunia dikuasai oleh Yahudi, mereka adalah pusat berita dunia yang dapat mengatur setiap pemberitaan sedemikian rupa diseluruh dunia. Cara yang sama dilakukan oleh Politikus negeri ini. Beberapa media dibuat untuk menyebarkan berita yang tidak bersinggungan dengan kepentingan golongan, Jangan heran kalau NH dkk bisa nyerocos sembarangan di TV milik bosnya. Pers memang punya kode etik tetapi tidak akan mudah menyentuh hal-hal seperti ini. Demokrasi di artikan kebablasan di era reformasi ini oleh PSSI, NH mengaku tidak akan mundur karena tugasnya sebagai ketua PSSI merupakan amanat dari seluruh anggota PSSI, kalau mau menurunkan dia, ya harus lewat sistem yang dibuat oleh PSSI. Seperti yang saya bilang dari awal wakil rakyat saja tidak pernah dengar suara rakyat, apalagi pengcab, Pengda dan klub-klub plat merah yang sibuk mengurus jatah masing-masing dibandingkan mendengar keluhan suporter yang tidak akan pernah ada habisnya.  Pemimpin kita memang sudah tidak punya budaya malu seperti rakyatnya.

Dinegeri ini semua nya aneh, bangsa kita sudah terdidik dari jaman Soeharto untuk dilahirkan jadi manusia yang manipulatif, maka jangan heran walau sudah kena reformasi bangsa ini tetap punya nuansa yang sama dengan era orde baru, ya karena para penerusnya memang tetap menduduki posisi penting di negeri ini. Kegagalan Timnas bukan karena takdir, tapi karena PSSI yang sudah rusak, suasana liga yang tidak kondusif adalah cerminan buruknya kualitas pemain Timnas, coba anda bayangkan Persipura saja yang bisa dengan mudah menang besar di ISL ketika masuk Liga Champion Asia jadi bulan-bulanan tim-tim asia, jangankan Persipura, Persiwa Wamena yang kelihatan solid di ISL saja ketika bertanding melawan tim antah berantah dari daratan Asia Selatan saja kalah di ajang AFC Cup pada saat bermain di Indonesia, kalau sudah begini pasti ada yang salah dengan iklim kompetisi negeri ini. Singapura pun protes keras karena kualitas pemainnya yang bermain di ISL menurun ketika tampil di Piala AFF. Jujur perjuangan timnas sampai ke Final Piala AFF itu karena buah kerja keras Alfred Riedl dkk beserta BTN, dan bukan karena meningkatnya kualitas ISL. Di sini Juara bisa dibeli dan Hukuman bisa dinego. Untuk urusan pencitraan dan atur upeti, Manager tim jagonya. Sekarang bola ada ditangan para suporter, kita semua punya momentum yang tepat untuk memperbaiki sepakbola nasional. Revolusi adalah harga mati, pengurus Pengcab dan Pengda yang rusak harus segera disingkirkan, ganyang NH sudah tidak bisa ditolerir. Sepakbola bukan sarana korupsi, sepakbola ajangnya fair play, jika kondisi fair play saja sudah dicederai, apa olahraga ini bisa disebut sukses saat ini.

Tujuan kita sama, penulis hanya ingin sepakbola kita berbuat banyak di pentas dunia. Kita ingin kembali sejajar dengan negara-negara kuat di Asia lainnya seperti tujuan pendiri negeri ini. Mari kita sama-sama memilih calon pemimpin PSSI yang bisa bekerja dengan sebenar-benarnya, Massa yang bergerak adalah murni karena gerakan rakyat yang menuntut perubahan dan bukan karena dipolitisir sebagaimana NH dkk mempolitisir PSSI.  Kami juga bukan massa bayaran layaknya NH yang menjadi kader bayaran justru kami bayar tiket untuk meneriakan anda TURUN. Semoga Tuhan menjawab do’a kami malam itu, sepakbola sudah dizhalimi oleh sebagian orang yang mencari keuntungan semata. Jauhkanlah mereka ya Tuhan untuk Indonesia dan untuk perubahan sepakbola nasional yang lebih baik

suku bunga

Pengertian Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan adalh aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahmya dan menggunakannya se-efektif, se-efisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba.
1. Peran dan tanggung jawab menajer keuangan
Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan Manajer Keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh Manajer Keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Seandainya secara lebih luas dana-dana dialokasikan secara tidak tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat. Dalam suatu perekonomian, efisiensi alokasi sumber-sumber daya adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini juga penting untuk menjamin bahwa individu-individu dapat mencapai kepuasan tertinggi bagi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka. Jadi, melalui investasi, pembelanjaan dan pengelolaan aset-aset secara efisien, Manajer Keuangan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan kekeyaan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Tanggung jawab manajer keuangan :
1. Mengambil keputusan investasi (investment decision)’. Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekolompokkesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilaipaling menguntungkan.
2. Mengambil keputusan pembelanjaan (financing decision). Menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah.
3. Mengambil keputusan dividen (dividend decision). Menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham-saham.

Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan.
• Penganggaran Modal
Adalah proses identifikasi, evaluasi, dan implementasi dari kesempatan yang ada.
Motif-motif yang sering dipakai orang dalam penggunaan penganggaran modal :
>. Expansi (perluasan) ; untuk membuka cabang. Dalam investasi awal diperlukan modal yang cukup besar.
>. Replacement (penggantian); mengganti sesuatu yang sudah usang menjadi baru.
>. Renewal (pembaharuan); tambal sulam
Lain-lain; mau dijadikan paten, trademark (dalam aktiva yang tidak berwujud).

Tata cara dalam membuat membuat penganggaran modal :
A.Membuat proposal : biaya yang diperlukan apa saja.
B.Review dan analisa.
C.Membuat keputusan apakah penganggaran modal tersebut layak atau tidak.
D.Implementasi
E.Mengumpulkan umpan balik atau feedback

Istilah-istilah dalam capital budgeting :
1.Independent projects ; proyek yang tidak ada keterkaitannya dengan proyek lainnya. Contoh : buka bisnis salon dan buka resto.
2. Mutually exclusive projects : proyek-proyek yang tidak ada hubungannya tapi terkait oleh keterbatasan dana.
3. Unlimited funds; proyek dengan dana yang tidak terbatas.

• Penggolongan investasi aktiva tetap dan pemilihan alternatif
Aktiva tetap /aktiva ttidak lancar (fixed assets) dalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama (lebih dari satu periode akuntansi) Aktiva tersebut digunakan sendiri dalam kegiatan normal perusahaan serta mempunyai nilai material.

Aktiva tetap terdiri sbb :
1. Tanah
2. Gedung atau bangunan
3. Mesin-mesin
4. Kendaraan
5. Peralatan

• Metode penilaian investasi
Pada umumnya ada beberapa metode yang biasa dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian investasi. Metode tersebut antara lain metode average rate of return, payback, net present value (NPV), internal rate of return (IRR) dan metode profitability index.

• Arus kas masuk

Arus kas yang masuk dari penjualan barang dan jasa, pendapatan dividen, pendapatan bunga, dan penerimaan operasi lainnya.

• Metode average rate of return
Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Angka yang digunakan adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau average investement. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam prosentase. Angka ini kemudian dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan.
Metode ini tidak kami gunakan karena mengabaikan konsep nilai waktu uang. Konsep laba yang digunakan adalah konsep akuntansi dan bukan kas, padahal kas adalah hal yang sangat penting.
Catatan : kas masuk dan keluar tidak selalu terjadi sesuai dengan pengakuan biaya dan penghasilan.

• Metode masa pengembalian investasi

Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali, karenanya dasar yang digunakan adalah aliran kas, bukan laba. Namun problem utamanya adalah sulitnya menentukan periode payback maksimum yang disyaratkan, untuk dipergunakan sebagai angka pembanding. Dalam prakteknya, yang dipergunakan adalah payback umumnya dari perusahaan-perusahaan yang sejenis.
Kelemahan lain dari metode ini adalah diabaikannya nilai waktu uang dan diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Akhirnya kelemahan pertama diatasi oleh metode Discounted Cash Flow. Misalnya proyek A dengan investasi 20 juta, dengan usia ekonomis 6 tahun, memiliki aliran kas 6.5 juta per tahun. Proyek B dengan investasi 20 juta juga, usia ekonomis 10 tahun, aliran kas 6 juta per tahun. Tingkat bunga yang dianggap relevan adalah 10 %. Maka dalam waktu kurang 4 tahun, investasi A akan kembali, sedangkan B membutuhkan waktu lebih 4 tahun. Namun secara total investasi B akan memberikan tambahan kas yang lebih banyak (karena usia ekonomis yang lebih lama). Jadi dengan DCF ini hanya menyelesaikan masalah diabaikannya niai waktu uang saja, tetapi belum dapat mengatasi masalah diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Namun demikian cara ini tetap populer digunakan, namun hanya sebagai pelengkap penilaian investasi saja, terutama untuk perusahaan yang menghadapi problem likuiditas atau kelancaran keuangan jangka pendek.

• Metode net presen value

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih (operasional maupun terminal cash flow) di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang itu, harus ditentukan tingkat bunga yang dianggap relevan.
Ada beberapa konsep menghitung bunga yang dianggap relevan itu. Pada dasarnya tingkat bunga tersebut adalah tingkat bunga pada saat keputusan investasi masih terpisah dari keputusan pembelanjaan ataupun waktu mulai mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pembelanjaan (keterkaitan ini hanya mempengaruhi tingkat suku bunga, bukan aliran kas).

• Metode profibality index

Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka diannggap menguntungkan.

• Metode internal rate of return
Dalam metode IRR, dihitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa mendatang. Jika tingkat bunga ini lebih besar daripada tingkat bunga relevan (yang dipersyaratkan), maka investasi diangap menguntungkan.

2. Perencanaan keuangan
Mengapa peusahaan membutuhkan dana ?
Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk tetap beroperasi, karena kegagalan dalam membayar pemasok dapat membuat bangkrutnya usaha. Manajer harus dapat membedakan dua jenis pengeluaran :
A. Pengeluaran jangka pendek (short term)
Pengeluaran yang muncul dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Pengeluaran jangka pendek meliputi dana yang ditanamkan dalam persediaan (baik persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi), pengeluaran untuk pembayaran upah dan gaji karyawan, serta biaya operasi lainnya.

B. Pengeluaran jangka panjang (long term)
Sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pengeluaran operasionlanya, perusahaan juga membutuhkan dan auntuk membiayai pengeluaran aktiva tetap.

Pembiayaan Perusahaan
Untuk memenuhi kebutuhan akan pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang, perusahaan membutuhkan dana yang tidak saja dapat dipenuhi oleh kemampuan modal awal dari pemilik serta kemampuannya dalam menghasilkan laba tetapi juga dana dari luar perusahaan seiring dengan perkembangan kemajuan perusahaannya.

investasi

1. Ekonomi Sederhana (Tertutup)
Dengan asumsi tidak adanya ekspor dan impor dan tidak ada pemerintah maka komponen permintaan agregat (aggregate demand) atau output sama dengan konsumsi (dengan notasi C) ditambah dengan investasi (dengan notasi I).
Y = C + I (1)
Seperti telah disebut diatas output, Y sama dengan income. Persamaan (1) diatas artinya bahwa output yang diproduksi oleh ekonomi sama dengan aggregate demand dimana aggregate demand ini terdiri dari konsumsi dan investasi. Output ini juga sama dengan income yang diterima oleh seorang pelaku ekonomi (misalnya pengusaha) dan digunakan sebagian untuk konsumsi dan sisanya akan digunakan untuk belanja barang modal guna melanjutkan proses produksi berikutnya, belanja ini dikategorikan sebagai investasi untuk memproduksi barang dan jasa selanjutnya. Dengan demikian income (output) dari sisi produsen digunakan untuk konsumsi (C) dan sisanya diinvestasikan (I). Dari sisi alokasi income atau konsumen maka income yang didapat akan digunakan sebagian besar untuk konsumsi dan sisanya akan ditabungkan (S), hal ini karena konsumen tidak mempunyai usaha sendiri seperti halnya dengan produsen sehingga formula (1) diatas dapat ditulis sebagai berikut:
Y = C + S (2)
Bila kedua persamaan diatas digabung maka didapat
C + I = Y = C + S (3)
Persamaan sebela kiri adalah komponen aggregate demand atau output dan sebelah kanan adalah aloksi atau penggunaan income. Atau output yang diproduksi sama dengan output yang dijual dan sama dengan income yang diterima. Income yang diterima digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Persamaan diatas akhirnya menjadi:
I = S (4)
Saving sama dengan investasi, artinya sumber dana untuk investasi berasal dari tabungan. Dari sisi aggregate, konsumen atau private sektor tidak melakukan investasi sendiri terhadap uangnya yang berlebih tetapi pada umumnya akan menyimpan uangnya di Bank sebagai tabungan (S) dan bank akan menyalurkan dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan berupa kredit usaha atau investasi (I). Dari sisi individual saving yang dilakukan oleh konsumen tidak berarti akan langung dialoksikan kepada kegiatan produktif (productive investment), karena keterbatasan yang dimiliki oleh konsumen sehingga mereka memerlukan jasa perbankan untuk melakukan kegiatan tersebut.
2. Konsumsi dan Investasi
Apabila tabungan berjumlah cukup besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa yang diperlukan konsumen. Dengan kata lain, tabungan akan digunakan melakukan investasi. Bila digambarkan dengan rumus, maka akan didapat rumus berikut ini :
Y = C + S
Y = C + I sehingga I = S
Faktor – faktor yang mempengaruhi besar investasi anatara lain:
1. Tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga akan mempengaruhi keinginan untuk berinvestasi, dan sebaliknya.
2. Jumlah permintaan. Semakin besar jumlah permintaan konsumen terhadap barang dan jasa, keinginan untuk melakukan investasi juga semakin besar.
3. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi juga akan meningkatkan keinginan untuk berinvestasi, karena teknologi yang maju akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan jumlah keuntungan.
Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia
Salah satu titik awal kelahiran ilmu ekonomi makro adalah adanya permasalahan ekonomi jangka pendek yang tidak dapat diatasi oleh teori ekonomi klasik. Masalah jangka pendek ekonomi tersebut yaitu inflasi, pengangguran dan neraca pemba-yaran. Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula.
Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah eko-nomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekono-miannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjut tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang meng-hadapai tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (hyper inflation).
Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan 2) inflasi desakan biaya (cost-push inflation) 3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.
Inflasi desakan biaya (Cost-push Inflation) atau inflasi dari sisi penawaran (supply side inflation) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa. Pening-katan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Sedangkan inflasi karena pengaruh impor adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu, sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri.
Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pada saat terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Didasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.
Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan
setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of unemployment).
Pada tahun 1980-an, pengangguran terbuka di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,7 persen pada tahun 1980 menjadi 3,2 persen pada tahun 1990. Pertumbuhan pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, yaitu meningkat dari 2,8 persen pada tahun 1980 menjadi 6,1 persen pada tahun 1990. Sebaliknya tingkat pengangguran di pedesaan menurun secara drastis yaitu dari 1,4 persen menjadi 0,1 persen.
Dari sisi pendidikan, tingkat pengangguran selama periode 1980 – 1990 pada semua tingkat pendidikan memper-lihatkan kecenderungan yang meningkat. Seterusnya, tingkat angkatan kerja berpendidikan di bawah Sekolah Dasar yang menganggur paling rendah sedangkan yang berpendidikan tinggi adalah yang paling tinggi, yaitu meningkat dari 1,8 persen pada 1980 menjadi 15,9 persen pada 1990.
Selanjutnya, tingkat pengangguran di kota Indonesia selama periode 1971-1980 relatifnya rendah dan memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Menurut Manning (1984: 1-28), kadar pengangguran rendah ini disebabkan karena: (a) besarnya kemampuan sektor informal menyerap, bahkan menarik sejum-lah besar penganggur, (b) tingkat investasi pemerintah yang tinggi dalam projek pembangunan dan prasarana sosial (sekolah, klinik kesehatan dan lain-lain), dan (c) pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan adanya peluang pekerjaan baru di luar bidang usaha tani di pedesaan.

pajak

1. Rocmat Soemitro : Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU (dpt dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

1. UU NO. 28 Tahun 2007 : kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

-          Pengertian Pungutan Selain Pajak
a. Retribusi : Imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayarnya.
b. Sumbangan : Pungutan yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu.
-          Fungsi-Fungsi pajak

1. Fungsi regulerend : Fungsi yang letaknya di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

1. Fungsi budgeter : Fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat pengatur keadaan sosial dan ekonomi.

1. Fungsi demokrasi : Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

1. Fungsi redistribusi : Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyrakat.

-          Sumber-Sumber Penerimaan Negara

1. Bumi, air dan kekeyaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
4. Hasil Perusahaan Negara; dan
   1. Sumber-sumber lain (seperti: pencetakan uang dan pinjaman)

1. 2. Hukum Pajak dalam Tatanan Hukum Nasional

-          Pengertian Hukum Pajak
Hukum Pajak : Keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan dari seseorang dan menyerahkannya kembali kapada masyarakat dengan melalui kas negara.
-          Kedudukan Hukum Pajak dalam sistem hukum di Indonesia

Hukum pajak tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kandungan hukum administrasi sebagai bagian dari hukum publik.
Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi.
Jika hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan rakyatnya, hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak.
-          Asas di dalam penyusunan Hukum Pajak

1. Syarat Yuridis

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini membeirkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

1. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

1. Syarat Financiil

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
-          Pengertian penafsiran hukum pajak

1. Penafsiran Historis : Penafsiran historis adalah penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang.

1. Penafsiran Sosiologis : Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

1. Penafsiran sistematik : Penafsiran sistematik adalah penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain.

1. Penafsiran Otentik : Penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

1. Penafsiran Tata Bahasa : Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain, dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang.

1. Penafsiran Analogis : Dalam pelaksanaan hukum, ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang.

1. Penafsiran A Contrario : Penafsiran A Contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang.

-          Kegunaan dan tata cara penafsiran hukum pajak
Penafsiran hukum (Rechtsinterpretatie) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan atas ketidakjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.
Dalam pelaksanaannya, ada beberapa cara penafsiran hukum pajak, yakni:

1. Cara penafsiran secara subjektif dan objektif
   1. Penafsiran subjektif adalah penafsiran yang dilakukan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
   2. Penafsiran objektif adalah penafsiran yang dilakukan terlepas dari pendapat pembuat undang-undang (penafsiran yang sesuai dengan adat pengertian sehari-hari).
   3. Cara penafsiran secara sempit (restriktif) dan secara luas (ekstentif)
      1. a. Penafsiran secara sempit yakni apabila pasal yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi.
      2. Penafsiran secara luas, yakni apabila pasal yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat luas (dalam arti luas).

1. 3. Sistem pemungutan pajak dan asas pemungutan pajak

-          Dasar dan teori pemungutan pajak
Pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (negara), Agar negara sebagai pemungut pajak tidak dikatakan ‘merampok’, maka pemungutan pajak dilakukan atas ijin rakyat dalam bentuk undang-undang, untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya.
Beberapa teori yang berhubungan dengan hak negara sebagai pemungut pajak

1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai ‘premi’, Negara sebagai Perusahaan Asuransi, Masyarakat sebagai Klien Asuransi. Masyarakat membayar pajak dan Negara member perlindungan jiwa dan harta perseorangan kepada masyarakat.

1. Teori Kepentingan

Negara melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.

1. Teori Gaya Pikul

-       Memiliki asas utama yaitu keadilan
-       Dibayar menurut gaya pikul seseorang, setelah ia dapat memenuhi kebutuhan primernya
-       Faktor yang mempengaruhi gaya pikul :
a. keadaan keuangan negara
b. pembagian pendapatan nasional
c. daya beli uang atau nilai mata uang

1. Teori Gaya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga mayarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

1. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
-          Sistem pemungutan pajak

1. Sistem Self Assessment

Berdasarkan sistem self assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara (memberikan bimbingan) bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

1. Sistem Official Assessment

Dalam sistem official assessment, terdapat campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak. Yaitu berupa keterlibatan pejabat pajak dalam menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan dapat memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

1. Sistem Semi Self Assessment

Menurut sisitem semi self assessment, terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada Negara. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, ditentukan kembali oleh pejabat pajak jumlah pajak yang sebenarnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak, dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak untuk menilai sejauh mana kejujuran wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang.

1. Sistem With Holding

Sistem with holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak. Pejabat pajak hanya berwenang melakukan control atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atu pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan.
Pemotong atau pemungut pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelporan pajak yang dipotong atau dipungut kepada pejabat pajak.
-          Asas pemungutan pajak

1. Asas domisili

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak pada orang pribadi atau badan apabila berdomisili di negara itu.

1. Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

1. Asas kebangsaan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan

hukum perdata

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).
Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,[1] yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Hukum perdata Indonesia

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.
Search Wikisource Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan The Civil Code

Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

* Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
* Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
* Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
* Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

ORGANISASI KOPERASI PERTANIAN DAN MANAJEMEN Koperasi “ SAE ” Pujon dan KUD “BATU”

April 2, 2010 · Disimpan dalam ORGANISASI

1. PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Berjuta cobaan sedang dihadapi negara Indonesia, mulai dari krisis kepercayaan sampai krisis ekonomi. Semuanya itu berakumulasi sehingga membuat rakyat menjadi menderita. Yang paling banyak terkena dampak adalah masyarakat kecil. Masyarakat atau rakyat Indonesia tanpa terkecuali merasakan penderitaan yang disebabkannya, terutama rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Meskipun tidak bisa dipungkiri ada sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Salah satu sektor yang amat berhubungan dengan terjadinya krisis ini adalah sektor swasta yang biasanya lekat dengan bahwa kebangkrutannya adalah sumber krisis ini, meskipun ada yang menyangkal sebaliknya bahwa krisis ini adalah membangkrutkan sektor swasta khususnya yang bergerak di bidang industri. Terlepas dari itu semua selama ini memang ada kesalahan mendasar yang dibuat oleh pemerintah (Orde baru) dalam kebijakan-kebijakan ditempuh di bidang ekonomi. Pemerintah lebih mengutamakan pertumbuhan/perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan pembangunan ekonomi. Pemberian fasilitas dan kemudahan bagi pihak swasta secara berlebihan tanpa menggarap ekonomi kelas bawah secara serius telah memperlebar kesenjangan di antara mereka. Sementara kekuatan atau daya tahan yang dimiliki sektor swasta khususnya industri tidak mendasar dan masih amat tergantung terhadap luar negeri.

1

Setelah krisis ini terjadi  dan makin berlarut-larut semua pihak kembali mempertanyakan kemampuan dan kehandalan swasta yang biasanya digembar-gemborkan sebagai ujung tombak perekonomian. Mereka mulai melirik kembali pada ekonomi kerakyatan yang lebih mendasar dan lebih berorientasi pemerataan. Termasuk di dalam sistem ekonomi kerakyatan ini adalah koperasi. Meskipun lebih berorientasi pemerataan bukan berarti koperasi tidak memperhatikan dan menjalankan fungsi lain seperti pertumbuhan/pembangunan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Hal ini seperti yang dimaksudkan dalam trilogi pembangunan yaitu bahwa tanggung jawab perekonomian Indonesia ada pada ketiga pelaku ekonomi di Indonesia yaitu BUMN, swasta dan koperasi tanpa ada pemisahan ataupun pembagian tertentu.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris “cooperation” yang berarti kerjasama. Sedang kata cooperasi berasa dari kata co yang berarti bersama-sama dan operation yang berarti bekerja. Sedang yang dimaksudkan dengan arti koperasi Indonesia sendiri, menurut UU No. 12 tahun 1957 tentang pokok-pokok perkoperasian, adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan definisinya dapat dibuat kesimpulan bahwa koperasi bukan organisasi ekonomi yang bertujuan meraup keuntungan semata dari anggota, justru berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

Dalam usaha pencapaian cita-cita tersebut diperlukan suatu usaha untuk membentuk suatu jaringan informasi yang nantinya dapat membantu dalam perjalan. Pada praktikum kali ini kita akan mengkaji Koperasi “ SAE ” Pujondan KUD “ BATU”, dengan membandingkan keduanya. Mahasiswa sebagai agent of change diharapkan dapat mengaplikasikan apa yang telah didapatkan di mana perkuliahan serta dapat mengambil ilmu dari praktek lapang ini. Selain itu dapat mengetahui pentingnya informasi sebagai sumber inspirasi perbaikan ke depan.

B.     Permasalahan

Koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sehingga maju mundurnya koperasi tergantung pada tingkat partisipasi anggotanya dari pengurus koperasi itu sendiri. Koperasi  yang kurang berkembang tentunya tidak akan menarik di kalangan para anggota masyarakat, peran serta para anggota semakin lemah sedangkan para anggota masyarakat akan berpikir dua kali untuk bergabung dalam koperasi tersebut, padahal anggota-anggota memiliki arti bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi

Dari uraian diatas maka dapat diangkat beberapa permasalahan mengenai keanggotaan yang ada di koperasi anatara lain :

1. Bagaimana perekrutan anggota di koperasi Koperasi “ SAE ” Pujon dan KUD “BATU”?
2. Bagaimana pelayanan koperasi Koperasi “ SAE ” Pujondan KUD “BATU”terhadap anggota ?
3. Bagaimana kondisi atau keadaan anggota terkait dengan partisipasi mereka dalam sebuah koperasi ?
4. Apa perbedaan koperasi “SAE” pujon dan KUD :”BATU” dilihat dari segi keanggotaan ?
5. Hal-hal apa saja yang menarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi Koperasi “ SAE ” Pujondan KUD “BATU”?

C.     Tujuan dan Kegunaan

Pelaksanaan praktikum Koperasi Pertanian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui perekrutan keanggotaan koperasi Koperasi “ SAE ” Pujon dan KUD “BATU”.
2. Mengetahui pelayanan koperasi Koperasi “ SAE ” Pujon dan KUD “BATU”terhadap anggota
3. Mengatahui kondisi atau keadaan anggota terkait dengan partisipasi mereka dalam sebuah koperasi
4. Mengetahui perbedaan antara koperasi SAE ” Pujon dan KUD “BATU”
5. Mengetahui .hal-hal yang dapat menarik menjadi anggota Koperasi SAE ” Pujon dan KUD “BATU”

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A.     Tinjauan Pustaka

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai annggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggitanya”. Definisi tersebut mengamdung unsur –unsur bahwa ;

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan   akumulasi modal)
2. Sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama
3. Tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan (Widiyanti dan Sunindhia, 1998).

Koperasi serba usaha/KUD adalah koperasi yang terdapat di daerah pedesaan dengan anggota para petani. Bidang garap dari koperasi ini tidak hanya pertanian saja tetapi lebih dikembangkan lagi meliputi semua hal yang bersangkutan dengan kegiatan anggotanya. Dalam kaitan ini koperasi juga melakukan polling dalam pembelian barang-barang kebutuhan hidup petani seperti sandang,papan dan pangan. Dibeberapa negara yang sudah berkembang bahkan meliputi jugas usaha asuransi dari anggota dan berbagai jasa yang lain (Hudiyanto,2002).

4

Pembentukan koperasi didasarkan pada nilai-nilai budaya, persamaan, dan solidaritas. Tekanan pada swadaya mengandung arti bahwa koperasi didirikan tas prakarsa para anggota dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kebersamaan dalam mencapai tujuan dengan memperhatikan nilai-nilai etis tentang kejujuran, keterbukaan, kesungguhan, tanggung jawab sosial dan perhatian terhadap sesama. Kebersamaan yang dibangun berdasar pada nilai-nilai swadaya dan solidaritas antar anggota akan menjadi modal yang kuat bagi pergerakan kopersasi dalam melakukan kegiatan (Habibullah, 2002).

Untuk dapat mennsejahterakan anggotanya sebuah kopersai harus mampu bersaing dengan badan usaha lain yang juga bergerak dalam bidang yang sama dengan koperasi tersebut, di antaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan, kelengkapan barang dalam koperasi dan selalu mengembangkan usahanya (Anonim, 2006)

Mengenai kewajiban dan hak koperasi diatur dalam Anggaran Dasar koperasi beserta keputusan rapat anggoa masing-masing koperasi yang bersangkutan menurut kepentingan bersama. Setiap anggota yang menuntut haknya harus terlebih sudah memenuhi kewajibannya dengan baik. Menurut sesuatu adalah hak seseorang anggota akan tetapi koperasi juga wajib menolak sesuatu jika yang dituntut itu merugikan pihak koperasi

(Widiyanti dan sunndhia,1998)

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Namun demikian sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota koperasi sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik jadi anggota. Oleh karena itu usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk mernunjang usaha dan kesejahteraannya (Bangsawan, 1999).

Dengan didorong dengan semangat yang tinggi dan disertai dengan hasrat untuk meraih hasil yang maksimal, maka pemerintah berusaha  dengan sekuat-kuatnya untuk terus mendorong mengembangkan koperasi. Keterlibatan pamarintah secara intensif dalam pengembangan koperasi, tidak selamanya akan berdampak positif, bahkan sebaliknya, kegiatan koperasi akan selalu bergantung pada pemerintah. Karenanya selalu muncul kesan bahwa kopersi dikarbit (Anogara, 1995).

Keterlibatan pemerintah dalam koperasi memang diperlukan mengingat masih banyak koperasi yang belum mampu mandiri dalam mengembangkan usahanya, karena miskinnya dan rendahnya kemampuan menajerial. Kondisi koperasi yang semacam ini perlu bantuan pemerintah untuk mengembangkan agar nantinya bisa mandiri. Bagi koperasi yang telah mampu melakukan usahanya secara mandiri bantuan pemerintah tidak diperlukan lagi. Sebab intervensi pemerintah justru akan menjauhkan koperasi dari kemandirian (Anogara, 1995).

Masalahnya sekarang adalah bagaimana mendorong peran aktif rakyat secara bermakna dalam kopersi sehingga lembaga-lembaga ini melalui peranan-peranan krusialnya meningkatkan harkat dan martabat kehidupan sosial ekonomi lapisan masyarakat bawah. Pamerintah harus mengutamakan atau memperhatikan pola pambangunan bottom up (dari bawah) yang memungkinkan rakyat melakukan peran aktif dalam kopersi. Dengan demikian koperasi bisa diharapkan menjadi wahana pengungkapan kebutuhan, keinginan dan aspirasi penduduk lapisan bawah (Anoraga, 1995).

Selain ciri-ciri anggota koperasi di atas keanggotaan dalam koperasi juga mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
2. Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
3. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.
4. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
5. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi

(Anonim, 2006)

Banyaknya anggota sangat diperlukan bagi koperasi mengingat :

1. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai keperluan tertentu yang sama dikalangan mereka.
2. Jangkauan utama koperasi terutama meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota masyarakat yang kondisi hidupnya lemah dan lingkungan hidup yang serba kumuh.

Jadi dalam organisasi koperasi terdapat misi yang suci mensejahterakan anggota masyarakat yang banyak (Kartosapoetra,1999).

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari keaktifan para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerjasama memiliki kegairahan kerja dalam mentaati segala ketentuan serta garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Dengan demikian usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri (Anoraga, 1995).

B.     Kerangka Teori

Struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasian. Dan ini merupakan rangka dasar hubungan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi. Adapun tujuannya adalah membantu mengatur dan menyerahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi (Edilius, 1996).

Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, anggota dalam koperasi adalah orang-orang dengan simpanan pokok dan simpanan wajib dan keanggotaan koperasi tersebut tidak dapat dipindah tangankan, ciri khas dari keanggotaan koperasi yang dapat membedakanya dengan badan usaha lain adalah hubungan antara anggota dan pimpinan adalah bersifat langsung serta setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak yang sama dalam kesempatan menyampaikan aspirasi dan pendapat serta partisipasinya (Anonim, 2006)

Asas dari keanggotaan dari koperasi dengan kata-kata “terbuka” dan “sukarela”. Sifat sukarela menegaskan bukan saja tidak boleh ada paksaan dari siapapun untuk menjadi anggota koperasi, tetpi juga perlunya kesadaran, keyakinan akan cita-cita luhur koperasi dan kebutuhan ekonomis tertentu. Seseorang memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan keputusan bagi dirinya sendiri untuk masuk menjadi anggota koperasi atau tidak. Sifat terbuka bagi setiap warga negara, menegaskandidalam koperasi tidak boleh ada diskriminasi. Setiap warga negara dapat diterima menjadi anggota koperasi dilingkungannya atau yang sesuai dengan kepentingan ekonominya tanpa membedakan agama,suku bangsa maupun keyakinan politik yang sah yang diyakininya (Widiyanti dan Sunindhia ,1998).

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Namun demikian sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota koperasi sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik jadi anggota. Oleh karena itu usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk mernunjang usaha dan kesejahteraannya (Bangsawan, 1999).

Dalam koperasi berbeda dengan badan usaha yang lain di mana kekuasaan tertinngi dalam koperasi terletak pada rapat anggota yang mana dalam rapat anggota tersebur setiap anggota mempunyai suara,hak dan kewajiban yang sama dan hasil dari rapat anggota tersebut akan dilaksanakan oleh semua anggota koerasi, hal ini sangat berbeda dengan badan usaha yang lain di mana pemegang saham yang banyak lah yang akan menentukan hasil keputusan dalam menentukan kebijakan (Anonim, 2006)

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota,tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Didalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajad diantara sesama anggota, serta adanya hubungan oordinasi yang harmonis antar sesama anggota, tanpa memandang perbedaan keturunan,politik dan agama.Anggota-anggota inilah yang mempunyai kewenangan penuh dalam koperasi

( Hadhikusumo, 2000).

Koperasi yang merupakan organisasi golongan masyarakat yang berpotensi ekonomi lemah bukan berarti bahwa pemilik modal tidak boleh masuk menjadi anggota koperasi, akan tetapi logika dan prakteknya orang yang memliki modal tidak memilih kopersi sebagai wadah perjuangan ekonominya. Oleh karena itu yang dapat diterima sebagi anggota koperasi ialah mereka yang memiliki syarat-syarat kuantitas yaitu :

1. Anggota masyarakat yang mempunyai usaha.
2. Usaha itu berkaitan dengan usaha koperasi.
3. Anggota masyarakat dimaksud berada didalam lingkungan wilayah kerja koperasi yang bersangkkutan.
4. Mampu melaksanakan hak dan memikul tanggung jawab sebagai anggota.
5. Mempunyai rasa individualitas, solidaritas dan atau aktivitas

(Widiyanti dan Sunindhia,1998).

Pembatasan yang disyaratkan oleh sifat koperasi yaitu kepentingan bersama para anggota yang ada sekarang atau pembatasan berdasarkan kriteriatertentu, misalnya kemampuan terbatas suatu pabrik prosesing dapat dibenarkan dan malahan perlu, misalnya :

1. Dalam koperasi berdasarkan prfesi, hanya mereka yang termasuk profesi tertentu atau pemilik badan usaha tertentu dapat menjadi anggota
2. Klausula tempat tinggal, hanya mereka yang tinggal atau bekerja didaerah kerja perhimpunan itu yang dapat menjadi anggota

Klausula ikatan kerja, hanya mereka yang mempunyai tempat kerja yang sama termasuk pada kelompok yang sama, anggota-anggota serikat buruh sama yang menjadi anggota suatu koperasi (Hadhikusuma, 2000)

III. METODOLOGI

A.     Metode Dasar

Metode dasar penyusunan laporan adalah diskriptif analitis, yaitu melakukan analisis dengan menggambarkan tentang kondisi yang dijumpai di lapangan kemudian disinergiskan dengan teori yang ada.

B.     Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mendatangi langsung koperasi dan mengadakan wawancara langsung dengan pihak koperasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku Rapat Anggota Tahunan dan leaflet.

1. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu melakukan pembandingan dan pengkajian hasil/data yang sudah diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif  yaitu menganalisis data deskriptif untuk memperoleh pemahaman makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas tidak kompleks. Analisis kuantitatif yaitu menganalisis data kuantitatif  hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan  dengan menggunakan instrumen untuk menunjukkan hubungan antara variabel untuk menguji teori.

	10

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. A. Kondisi Umum KUD atau Koperasi
   1. 1. Koperasi “ SAE ” Pujon

Koperasi “ SAE ” Pujon bertempat di kabupaten Malang tepatnya di daerah Pujon. koperasi ini didirikan pada tanggal  30 Oktober 1962. Pada mulanya koperasi ini terbentuk untuk mengoptimalkan kondisi penduduk yang banyak memiliki hewan ternak berupa sapi perah, karena pada waktu itu penduduk belum mengetahui kegunaan atau manfaat dari hasil sapi secara jelas. Sekitar tahun 1968-1969 koperasi ini sempat mengalami kemacetan usaha namun hal itu tidak berlangsung lama. Selang beberapa waktu kemudian mengadakan reorganisasi pengurus dan memilih  bapak H. Kalam Tirtohardjo sebagai ketua dan setelah itu koperasi ini mulai menampakkan perkembangan secara bertahap hingga berkembang pesat seperti sekarang.

Tabel 1.1 Jumlah anggota Koperasi ”SAE” Pujon

Tahun	Jumlah		Banyak produksi
	Anggota	ternak
2001	6712	1937	33167839,5
2002	6721	20031	32687893
2003	6821	21331	33717049
2004	7011	20666	35382978,5
2005	7243	21069	35491465,5

Sumber: Data Koperasi ”SAE” Pujon

Hingga saat ini Koperasi “SAE” Pujon membawahi 10 desa yang menjadi wilayah kerjanya. Dari 10 desa tersebut Koperasi “SAE” Pujon memiliki 30 pos penampungan susu. Jumlah anggota saat ini 9200 orang dan yang aktif 5200 orang. Jumlah sapi yang ada 20.031 ekor dengan jumlah produksi rata-rata per hari mencapai 92.000 liter.

11

Koperasi “ SAE ” Pujon pada awal berdiri memiliki anggota berjumlah 22 orang sedangkan pada tahun 2001 memiliki anggota berjumlah 6.712. Pada tahun 2005 memiliki anggota sebanyak 7.243, dengan demikian koperasi ini mengalami peningkatan jumlah anggota. Dari data dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah anggota selalu meningkat sehingga dapat diketahui bahwa koperasi ini berhasil dalam mengelola anggotanya. Dengan keberhasilan itu akan membawa dampak pada peningkatan jumlah produksi mereka.

Koperasi “SAE” Pujon dapat menarik masyarakat menjadi anggota karena dalam koperasi “SAE”Pujon setiap anggota maupun bukan anggota yang mentetorkan susu ke koperasi akan langsung memperoleh hasil (Uang) hal ini menarik bagi para petani yang di mana mereka pada umumnya memperoleh hasil dari pertanian selama 3 bulan atau lebih.

Pada awalnya Koperasi ”SAE” Pujon hanya melakukan sosialisasi KUD kepada masyarakat khususnya para peternak sapi perah dan berusaha memperbaiki hubungan dengan mereka agar mampu mensinergiskan agar tujuan mereka dapat tercapai dengan baik. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan anggota KUD akan bertambah sehingga modal yang dimiliki Koperasi ”SAE” Pujon akan bertambah pula. Mengingat dulu pada tahun 1962 simpanan pokok hanya sebesar Rp. 2200,-  dengan simpanan Rp. 100,- per anggota serta 35 ekor sapi perah dan dengan hasil 50 liter susu per hari maka modal yang dimiliki koperasi sangat minim untuk mengembangkan usahanya. Maka dengan bertambahnya anggota diharapkan dapat meningkatkan jumlah modal yang dimiliki Koperasi ”SAE” Pujon sehingga dapat menjalankan usahanya. Selain penggalangan modal dari anggota Koperasi ”SAE” Pujon juga mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Susunan kepengurusan Koperasi “ SAE ” Pujon periode 2004-2008 adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum                        : H. Abdi Suwarsono
2. Sekrtetaris                            : Suyanto
3. Bendahara                            : Sunardi
4. Kabag. Teknis dan trans       : Senodiarjo
5. Kabag. Persusuan                 : Sugiarto
6. Kabag. Peternakan               : F. Rochman
7. Kabag. Pakan ternak            : Suwito
8. Kabag. Waserda                  : Murdi Pitoyo
9. Kabag. UST             : Gogok Suprapto, SH
10. Kabag. BP/RB                     : Sri Yuli Asri
11. Akuntansi                             : Irawati

Selain itu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada anggota koperasi “SAE” Pujon dilaksanakan oleh karyawan sebanyak 253 orang dari beberapa bagian yang dipimpin oleh seorang manager.

Usaha yang dikembangkan di koperasi “SAE” Pujon adalah sebagai berikut:

1. Penampungan dan pemasaran air susu
2. Peternakan
3. Pakan ternak
4. Simpan pinjam
5. Pembibitan
6. Pengobatan persalinan
7. Teknis dan transportasi
8. Sapronak
9. Warung serba ada (Waserda)

Usaha yang paling berkembang dari Koperasi Pujon  adalah usaha persusuan. Karena kalau dilihat dari letak wilayahnya yaitu pegunungan, yang notabene sangat cocok digunakan untuk peternakan sapi perah. Dengan didukung faktor-faktor tersebut unit ini lebih dapat berkembang di Pujon. Ini terbukti dari volume usaha dari unit persusuan ini yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2001 saja tercatat 33.167.839,5 liter dan tahun 2005 mencapai 35.491.465,5 liter.  Selain itu juga di KUD ini telah menetapkan standar kualitas bagi produk susu olahannya yaitu harus memenuhi standar Industri Pengolahan  Susu (IPS). Dengan penetapan standar yang pasti maka mutu dari produknya dapat dipertahankan sehingga akan mendapat kepercayaan dari konsumen. Sedangkan unit usaha simpan pinjam dikelola sendiri (otonom).

Terdapat kenaikan angka jumlah modal luar koperasi jangka pendek antara tahun 2004 dengan tahun 2005. Hal ini dapat dikarenakan adanya program peningkatan usaha yang memang membutuhkan dana besar sehingga dilakukan peminjaman dana dari luar guna menutup kebutuhan dana. Yang dimaksud peminjaman dana dari luar bukanlah harus dari lembaga keuangan di luar koperasi, namun dapat juga meminjam kepada para anggota dengan cara mengadakan simpanan suka rela.

Table 4. 3. Modal Luar Koperasi “SAE” Pujon Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang	Tahun 2004 (Rp.)	Tahun 2005 (Rp.)
Simp. khusus investai simp. Simpanan khusus saham Hutang dana bergulir (sapi) Hutang dana bergulir (pabrik) Hutang dep. Kop. Pusat Kredit perlengkapan QTA Hutang KKPA ’46 Malang	142.824.480,00 142.076.454,00 1.416.666.700,00 5.000.000.000,00 594.000.000,00 18.600.000,00 0,00	0,00 0,00 1.416.666.700,00 5.000.000.000,00 594.000.000,00 18.600.000,00 0,00
Jumlah	7.314.167.634,00	7.029.266.700,00

Sumber : data sekunder Koperasi “SAE” Pujon

Dari data diketahui bahwa jumlah hutang kperasi jangka pnjang menurun dari tahun 2004 ke tahun 2005, hal ini dapat di karenakan adanya peningkatan modal intern sehingga koperasi tidak terlalu banyak mencari dana dari luar. Bila di cermati penurunan terjadi pada simpanan khusus investai simpanan, dan simpanan khusus saham. Ini dimungkinkan karena adanya kebijakan dai koperasi sendiri yang membatasi jumlah ke dua simpanan tersebut.

1. 2. Koperasi “BATU”

KUD “BATU” beralamat di jalan Diponegoro no. 8 BATU. Wilayah kerjanya meliputi 3 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 10.699,470 Ha. KUD “BATU” berawal dari adanya Badan Usaha Unit Daerah (BUUD) yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1972. Pada perjalanannya BUUD tersebut mengadakan kerja sama dengan beberapa koperasi yang ada di kota BATU. Pada tanggal 26 April 1978 diadakan rapat anggota yang memutuskan mendirikan Koperasi Unit Desa dengan nama “BEBARENGAN ANGGAYUH TENTREME URIP” yang kemudian disingkat dengan nama KUD “BATU”. Sejak awal berdirinya dengan modal yang sangat minim (peralihan dari BUUD) KUD “BATU” mengalami banyak hambatan dalam usahanya. Namun berkat ketekunan dan tekad yang kuat dari seluruh anggota, setapak demi setapak KUD “BATU” terus berkembang sehinnga sekarang ini

Susunan pengurus Koperasi “Kendali Harta” tahun 2004 adalah

Ketua  Umum: Drs. H. Ismail Hasan, MM

1. Ketua 1        : H. AcH. Koeswoprajitno
2. Sekretaris     : H.A.S Heriyanto
3. Bendahara    : HMN.Hariyanto
4. Manajer        : H.M. Solichan Arif

Sekarang ini KUD “BATU” telah mengadakan kerja sama dengan beberapa pihak antaralain Perum Perhutani, PT. PLN, Bank BI, Bank Bukopin, Bank BNI, Bank mandiri, PT. Netsle Indonesia. Selain bekerja sama dengan pihak tersebut, untuk kepentingan organisasi KUD “BATU” juga menjadi anggota pada koperasi sekunder antaralain GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia), PUSKUD (Pusat KUD) Jawa Timur, KOSBIT Jawa Timur, Dekopinda Kota BATU, KJUB Malang, KBPR “Pancadana” BATU, dan KJA “Soca Baskara” Jawa Timur.

Koperasi BATU juga melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, bidang usaha tersebut antara lain :

1. Unit susu sapi perah

2. Unit pengolahan susu

3.Unit pemasaran produk susu

4. Unit pakan ternak

5. Unit hortikultura

6. Unit Pertanian

7.Unit lebah

8.Unit waserda

9. Unit siman pinjam

10. Unit pelayanan listrik

Wilayah kerja KUD “BATU” meliputi Kec. BATU, Kec. Junrejo, dan Kec. Bumiaji. Dari tiga kecamatan tersebut membawahi total 23 desa. KUD “BATU” memiliki 10 pos penampungan susu, 3 kios pupuk dan obat-obatan, dan 1 tempat TPK Simpan Pinjam Putar.

Dari 23 desa yang dibawahi KUD “BATU” pada tahun 2004 memiliki anggoita sebanyak 1.807 orang, sedangkan tahun 2005 anggotanya meningkat menjadi 1.830 orang. Jumlah sapi yang ada sebanyak 7.000 ekor sapi dengan hasil sebanyak 16.000 liter per hari.

Pada KUD “BATU” modal dari dalam terdiri atas simpanan pokok, simpanan hari raya, an simpanan sukarela. Pada KUD “BATU” ini tidak diadakan simpanan wajib. Sedangkan modal dari luar ia dapatkan dari pengajuan kredit kepada bank, dan mungkin bantuan dari pemerintah.

Tabel 4. 4. Aktiva Permodalan KUD “BATU”

aktiva	Tahun 2004	Tahun 2005	± %
Aktiva lancer Aktiva penyertaan Aktiva tetap Aktiva lain-lain	4.149.185.483,00 922.393.704,00 4.293.999.938,00 383.044.728,00	4.675.076.104,00 928.604.064,00 4.365.578.589,00 398.652.544,00	+ 12,67 +0,67 +1,67 +4,07
Jumlah	9.748.623.853,00	10.673.911.301,00	+6,35

Sumber : data sekunder KUD “BATU”

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan aktiva yang cukup besar yaitu sebesar 6,35% atau sebesar hampir satu milyar. Kalau dilihat dari tidak adanya simpanan wajib di KUD “BATU” maka kenaikan tersebut dapat di karenakan karena peningkatan jumlah anggota yang menyebabkan peningkatan jumlah simpanan pokok. Dengan peningkatan ini maka KUD “BATU” dapat melakukan kegiatan pengembangan usaha tanpa menggunakan dana pinjaman yang cukup besar. Dengan demikian maka KUD “BATU” tidak akan terlalu memikirkan cara pembayaran hutangnya

1. B. Kondisi Bidang Kajian : Keanggotaan
   1. 1. Kondisi Koperasi “ SAE ” Pujon

Sesuai dengan AD/ART koperasi keanggotaan Koperasi “ SAE ” Pujon bersifat terbuka dan sukarela untuk setiap penduduk kecamatan Pujon, terutama bagi petani ternak sapi perah karena orientasi utama dari usaha yang dilakukan adalah usaha pabrik susu yang telah dikenal denagan merek ‘ susu nasional’. Sifat terbuka ini tercermin pada sistem perekrutan yang digunakan koperasi yaitu sistem aktif dimana pihak kopreasi melakukan perekrutan melalui sarana penyuluhan pada peternak sapi perah, setelah itu pengurus membuka kesempatan masyarakat yang berminat menjadi anggota koperasi mendaftarkan diri dengan syarat-syarat antara berprofesi sebagai peternak atau mempunyai kegiaatan yang berkaitan dengan peternakan. Jadi anggota koperasi terbesar adalah peternak sapi perah, tapi tidak menutup kemungkinan warga sekitar di wilayah kerja koperasi dapat menjadi anggota.

Koperasi “ SAE ” Pujon pada awal berdiri memiliki anggota berjumlah 22 orang sedangkan pada tahun 2001 memiliki anggota berjumlah 6.712. pada tahun 2002 meningkat menjadi 6721 dan ternak sebanyak 20031, pada tahun 2003 anggotanya meningkat lagi menjadi 6821 dan ternaknya 21331, pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 7011 ternaknya menjadi 21069 sedangkan pada tahun 2005 memiliki anggota sebanyak 7.243, dengan demikian koperasi ini mengalami peningkatan jumlah anggota. Dari data dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah anggota selalu meningkat sehingga dapat diketahui bahwa koperasi ini berhasil dalam mengelola anggotanya. Dengan keberhasilan itu akan membawa dampak pada peningkatan jumlah produksi mereka.

Koperasi “SAE” Pujon mempunyai jumlah anggota yag cukup besar yang di mana untuk dapat menjadi anggota dalam koperasi “SAE”Pujon setiap anggota harus memiliki simpanan wajib dan simpanan pokok, simpanan pokok adalah Rp50.000 sedangkan wajibnya adalah sebesar Rp.2000.

Pada awalnya usaha yang dilakukan hanya pengolahan persusuan, dengan berjalannya waktu setelah mendapatkan status mandiri sehingga unit usaha semakin bertambah dan berkembang, tapi pengembangan itu tetap berorientasi sebagai pendukung persusuan, seperti unit pakan ternak, unit perkreditan perah, sampai dengan pengadaan suntik buatan sapi. Pengembangan ini agar benar benar mampu mensejahterakan anggota terkait dengan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk hubungan timbal balik agar anggotapun dapat berpartisipasi aktif. Adapun pelayanan yang diberikan oleh koperasi pada anggota diantaranya memberikan pendidikan kepada anggota melalui penyuluhan-penyuluhan baik yang telah diagendakan pengurus maupun atas permintaan anggota terkait dengan standar kualitas susu oleh Industri Pengolahan Susu ( IPS )

Dalam pelaksanaan usaha dan pelayanannya banyak hambatan yang dihadapi oleh Koperasi “ SAE ” Pujon ini, baik dalam pemberian informasi kepada para peternak maupun masalah kualitas ternak itu sendiri. sulitnya pemberian informasi dikarenakan cukup jauhnya jarak disamping peternak itu sendiri yang merupakan petani desa yang notabene berpendidikan rendah sehingga kesulitan dalam pemberikan pengertian terkait standar kualitas susu yang harus sesui dengan IPS (Industri Pengolahan Susu) dan petani sering kali tidak terima. Untuk dapat mampertahankan kualitas susu yang di peroleh Koperasi “ SAE ” Pujon mendirikan tempat-tempat penampungan susu yang berfungsi unutk menampung susu dari anggota agar kondisi susu tetap menjadi baik.

Dilihat dari tingkat partisipasinya, anggota Koperasi “ SAE ” Pujon dibedakan ke dalam 2 golongan yaitu golongan aktif dan golongan pasif. Golongan aktif adalah anggota koperasi yang terlibat dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan koperasi antara lain penyetoran produk susu dari sapi perah yang dimilikinya, serta melakukan kewajiban sebagaimana mestinya terkait simpanan anggota, jumlah anggota yang aktif saat ini adalah 5200 orang. Sedangkan anggota pasif adalah mereka/anggota yang hanya membayar simpanan anggota yang diwajibkan tanpa terlibat langsung dalam setiap kegiatan dan hanya menunggu hasil dari koperasi. Keterlibatan anggota untuk aktif dalam setiapa kegiatan koperasi lainnya yaitu melakukan perkreditan, pembayaran listrik sampai pembelian pakan ternak di Koperasi “ SAE ” Pujon tersebut, termasuk juga berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan seperti penyuluhan maupun Rapat Anggota, jumlah anggota yang pasif adalah 4000 orang.

Koperasi “ SAE ” Pujon ini memiliki keunggulan / kelebihan hubungannya dengan usaha yang dilakukan yaitu selain sebagai koperasi pertanian juga bisa dikatakan sebagai pabrik karena mampu menghasilkan produk susu segar yang dapat langsung dinikmati serta telah dikenal masyarakat luas, sehingga dalam hal ini Koperasi “ SAE ” Pujon merupakan tempat pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai  daya jual lebih tinggi.

1. 2. KUD “BATU”

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota,tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, hal di atas menjadi landasan dalam  KUD “BATU” untuk mencari dan mengelola anggotanya.

Keanggotan dalam KUD “BATU” bersifat terbuka dan untuk menjadi anggota dalam KUD “BATU” sangat mudah karena untuk menjadi anggota dalam KUD “BATU” tidak tidak dikenakan simpanan wajib, hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi anggota KUD “BATU” sehingga dapat kita lihat bahwa anggota dalam KUD “BATU” selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dari sini dapat diketahui bahwa perikrutan anggota dalam KUD “BATU”  di permudah agar masyarakat dapat tertarik untuk menjadi anggota KUD. Secara umum tujuan dari koperasi adalah berusaha untuk mensejahterakan anggota. Tapi dalam KUD “BATU” juga untuk  non anggota yaitu masyarakat sekitar wilayah kerja koperasi. Pelayanan yang diberikan terkait penyediaan kebutuhan yang sekaligus target penjualan bagi koperasi sendiri, tapi tetap ada perbedaan pelayanan dalam target penjualan berdasarkan unit usaha yang dilakukan oleh koperasi.

KUD “BATU” juga melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, bidang usaha tersebut antara lain :

1. Unit susu aspi perah

2. Unit pengolahan susu

3.Unit pemasaran produk susu

4. Unit pakan ternak

5. Unit hortikultura

6. Unit Pertanian

7.Unit lebah

8.Unit waserda

9. Unit siman pinjam

10. Unit pelayanan listrik

Bentuk partisipasi anggota adalah dengan ikut aktif dalam kegiatan yang dilakukan koperasi termasuk menggunakan fasilitas pelayanan yang disediakan koperasi, juga terlibat dalam Rapat Anggota.

C. Kajian Komparatif

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilakukakan analisis sehubungan dengan persamaan dan perbedaan dari kedua koperasi tersebut atau secara umum antara koperasi “SAE” Pujon dan koperasi KUD Batu, dilihat dari segi bidang keanggotaan. Kedua koperasi yaitu, koperasi “SAE” Pujon dan KUD Batu sama-sama mempunyai keunggulan dalam hal peningkatan anggotanya, namun jumlah anggota  pada koperasi “SAE” Pujon lebih banyak jika dibandingkan dengan KUD Batu hal ini dapat terjadi karena sistem pengelolaan anggota pada koperasi “SAE” Pujon lebih teratur jika dibandingkan dengan KUD Batu.

Kedua koperasi (koperasi “SAE” Pujon dan KUD BATU) sama mempunyai keunggulan dalam hal peningkatan anggotanya, namun jumlah anggota  pada koperasi “SAE” Pujon lebih banyak jika dibandingkan dengan KUD BATU hal ini dapat terjadi karena sistem pengelolaan anggota pada kopeKUD “BATU” Pujon lebih teratur jika dibandingkan dengan KUD “BATU”

Kelebihan dari koperasi “SAE” Pujon adalah pengelolaan anggota yang sangat bagus yaitu dengan adanya pembedaan antara angggota yang aktif dan pasif dengan perlakuan yang berbeda, sehinggga usaha yang dilakukan akan lebih optimal. Anggota yang cukup banyak mencerminkan bahwa banyak orang yang tertarik masuk dalam koperasi “SAE” Pujon didukung oleh adanya sistem perekrutan yang benar-benar secara terbuka dan sukarela. Pelayanan yang diberikan anggota sangat memuaskan terkait dengan dana-dana kesejahteraan dan tunjangan lainnya.

Sedangkan kelebihan KUD BATU adalah dalam hal pencarian anggota, yang di mana koperasi ini dapat menarik anggotanya dengan cara memberikan kebebasan dalam hal simpanan wajib bagi para anggotanya, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi anggotan meskipun jumlah anggotanya tidak sebanyak pada koperasi “SAE” Pujon.

Sedangkan pada koperasi “SAE” pujon mempunyai kelemahan yaitu pada koperasi “SAE” pujon masyarakat sudah banyak menjadi anggota koperasi sehingga sulit menambah anggotanya sedangkan KUD “BATU” adalah karena masyarakat sebagian besar adalah petani bukan peternak sehinnga susah untuk menambah anggotanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A.     Kesimpulan

Berdasarkan kunjungan praktikum yang telah dilakukan dan analisis serta pemaparan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan  bahwa:

1. Perekrutan anggota pada koperasi “SAE” Pujon dan KUD BATU bersifat terbuka dan sukarela dengan menggunakan sistem aktif yaitu dengan mendaftarkan diri.
2. Pelayanan koperasi “SAE” pujon dan KUD “BATU” terhadap anggotanya sudah cukup baik yaitu dengan adanya pemberian tabungan Rp.25,00 setiap menyetor 1 liter susu., sedangkan pada KUD “BATU” dengan diakannya simpanan hari raya (THR)
3. Partisipasi koperasi “SAE” pujon dan KUD “BATU” sudah banyak dilakukan.
4. Pada koperasi “SAE” pujon anggotanya lebih banyak dibandingkan KUD “BATU”
5. Pada koperasi “SAE” pujon adanya tabungan Rp.50,00 setiap penyetoran 1 liter susu sedangkan pada KUD “BATU” dengan cara memberikan tunjangan pada hari raya.

B.     Saran

Terdapat banyak jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari kenyataan yang ada yang terdapat di kedua koperasi tersebut, penulis memberikan saran untuk koperasi:

1. Memberikan penyuluhan kepada anggota KUD yang tidak aktif agar lebih bisa berpartisipasi aktif  sehingga mendapat pelayanan yang baik.

2. 22

   Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengurus dan pengawas pada kedua koperasi melalui studi banding dengan koperasi lain dan bekerjasama dengan instansi terkait sehingga dapat mengelola koperasi lebih baik lagi.

1. Melakukan kerjasama dengan pengusaha sehingga dapat memperoleh kepercayaan anggota.
2. Menjalin hubungan kerjasama lebih dekat antar anggota maupun pengurus agar suasana kekeluargaan lebih terasa.

DAFTAR  PUSTAKA

Anoraga, Pandji. 1992. Dinamika Koperasi. Rineka Cipta. Jakarta.

Bangsawan, Satria. 1999. Pengaruh Harga dan Pelayanan Terhaap Keputusan Petani Anggota Dalam Pembelian Saprotan Melalui KUD. Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian. Juni volume 5/1. Universitas Lampung, Lampung

Edilius. 1996. Koperasi Dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.

Hadhikusumo, R.T Sutantya Rahardjo.2000.Hukum Koperasi Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Hudiyanto.2002. Koperasi, Ideologi dan Pengelolannya. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Jimad, Habibullah, 2002. Pengaruh Peran Pemerintah, Motivasi Pengurus, Pemahaman Fungsi Manajemen Pengelola Dan Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi di Kabupaten Lampung Sekatan. Jurnal Sosial Ekonomika. Desember 8/2. Universitas Lampung, Lampung

Kartosapoetra, G. 1999. Praktek Pengelolaan Koperasi. PT Rineka Cipta. Jakarta

Widiyanti, N dan Y.W  Sunindhia. 1998. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta