Sejumlah mahasiswa di Malang,
Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa, Senin (12/3/2012). Mereka menyuarakan
penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan
gedung DPRD Kota Malang.
Mahasiswa mendesak, jika harga BBM dinaikkan, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-dan Wakil Presiden Boediono, wajib turun dari jabatannya. Aksi mahasiswa itu terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komisariat GMNI Universitas Tribuana Tunggadewi (Unitri) dan Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang itu, tegas menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan 1 April mendatang.
"Dengan rencana kenaikan harga BBM itu, menandakan bahwa Pemerintah sudah tak memikirkan rakyat kecil. Ini jelas ancaman bagi rakyat kecil, rakyat miskin. Oleh karena itu, kalau nanti kenaikan harga BBM tetap dilakukan, Presiden SBY harus turun dari jabatannya," tegas Muhammad Nanang, Koordinator aksi, dalam orasinya.
Alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM tidak rasional. Walaupun ada subsidi dari Pemerintah yang diambilkan dari rakyat yang punya mobil pribadi, tetap saja memberatkan kepada rakyat. "Tak ada tawaran lagi, GMNI Malang menolak kenaikan harga BBM," teriak Nanang lantang.
Sementara itu, menurut Oskar, Koordinator lapapangan aksi dari GMNI Unitri, mengatakan, "Sudah jelas UU Migas dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, karena melanggar UUD 1945 amandemen IV Pasal 33 tentang bumi air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi UU Migas itu masih digunakan sebagai landasan," katanya.
Dengan kondisi demikian, kata Oskar, membuktikan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan jajarannya, terutama badan pengelola (BP) Migas. "Karenanya, kalau harga BBM tetap naik, Presiden SBY wajib turun," tegasnya.
Selain rakyat miskin, kenaikan harga pun akan merugikan pekerja usaha kecil dan menengah. Harga barang yang diproduksi akan juga dinaikkan. "Lalu kepentingan siapa harga BBM dinaikkan? Ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah saat ini," katanya.
"Yang membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunganya serta penggunaan APBN yang boros. Pemerintah saat ini seenaknya utang, tapi tak pernah memikirkan bagaimana utang yang ada bisa terbayarkan," katanya.
Mahasiswa mendesak, jika harga BBM dinaikkan, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-dan Wakil Presiden Boediono, wajib turun dari jabatannya. Aksi mahasiswa itu terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komisariat GMNI Universitas Tribuana Tunggadewi (Unitri) dan Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang itu, tegas menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan 1 April mendatang.
"Dengan rencana kenaikan harga BBM itu, menandakan bahwa Pemerintah sudah tak memikirkan rakyat kecil. Ini jelas ancaman bagi rakyat kecil, rakyat miskin. Oleh karena itu, kalau nanti kenaikan harga BBM tetap dilakukan, Presiden SBY harus turun dari jabatannya," tegas Muhammad Nanang, Koordinator aksi, dalam orasinya.
Alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM tidak rasional. Walaupun ada subsidi dari Pemerintah yang diambilkan dari rakyat yang punya mobil pribadi, tetap saja memberatkan kepada rakyat. "Tak ada tawaran lagi, GMNI Malang menolak kenaikan harga BBM," teriak Nanang lantang.
Sementara itu, menurut Oskar, Koordinator lapapangan aksi dari GMNI Unitri, mengatakan, "Sudah jelas UU Migas dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, karena melanggar UUD 1945 amandemen IV Pasal 33 tentang bumi air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi UU Migas itu masih digunakan sebagai landasan," katanya.
Dengan kondisi demikian, kata Oskar, membuktikan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan jajarannya, terutama badan pengelola (BP) Migas. "Karenanya, kalau harga BBM tetap naik, Presiden SBY wajib turun," tegasnya.
Selain rakyat miskin, kenaikan harga pun akan merugikan pekerja usaha kecil dan menengah. Harga barang yang diproduksi akan juga dinaikkan. "Lalu kepentingan siapa harga BBM dinaikkan? Ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah saat ini," katanya.
"Yang membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunganya serta penggunaan APBN yang boros. Pemerintah saat ini seenaknya utang, tapi tak pernah memikirkan bagaimana utang yang ada bisa terbayarkan," katanya.
Indikasi pemborosan APBN dapat terlihat dari adanya pengeluaran
yang tidak efektif. "Tidak efektif itu banyak dipakai untuk studi banding
dan kunjungan tak berarti. Pemborosan digaji pegawai yang tahun 2012 mencapai
Rp 215.7 triliun naik menajdi Rp 32,9 triliun," katanya.
Melihat kondisi carut marutnya pemerintahan, menjeritnya rakyat kecil, maka tak ada tawar menawar lagi bagi mahasiswa serta rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. "Aktivis GMNI di Malang, sepakat tetap menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM," tegas Oskar.
Melihat kondisi carut marutnya pemerintahan, menjeritnya rakyat kecil, maka tak ada tawar menawar lagi bagi mahasiswa serta rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. "Aktivis GMNI di Malang, sepakat tetap menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM," tegas Oskar.
Sumber : http//kompas.com
